For study functions, doctrine are available in textbooks, papers, or other media for jurist thoughts. Illustration of notable doctrine could be the view of J. Satrio, whose textbooks, papers, and lectures happen to be a common reference for practitioners in the sector of civil law, and Yahya Harahap, whose writings are actually sought as supply of clarifications for each criminal and civil procedural regulation. Nonetheless, it should be famous that the majority of the scholarship of J. Satrio and Y. Harahap continues to be posted both in Dutch or Indonesian, and so its accessibility to scientists with no requisite examining ability in such languages is going to be minimal.
When this transpires, then the general public issue with regard to the President’s status as a single person of BIN along with the politicization of this Corporation might be outside of place.
There may be point out court docket of initial occasion in Every single district and municipalities that promotions with civil and criminal scenarios involving Indonesian or foreign citizens.
The law enforcement may dismiss the assembly should they come across gear Utilized in the assembly that is certainly unsafe for public basic safety or Should the organizer fails to fulfill the knowledge requirements in Report 10 and 11.
Perpajakan duniawi #dedimulyadi #pramonoanung #gubernurjabar #gubernurjakarta #pemutihanpajak #pajak #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini
Besides the LPNKs, other establishments are shaped by Regulations and Presidential Polices as unbiased bodies. Theoretically, the distinction between these impartial bodies and LPNK is the fact that they're coordinated underneath a particular ministry and straight report to the President, Even though this might not essentially be the situation in apply. This sort of physique could be set up through the promulgation of a selected legislation (e.g., the National Narcotic Company was fashioned by advantage of Presidential Decree No. 116 of 1999 on National Narcotic Company as amended by Presidential Decree No. seventeen of 2002) or fashioned as Element of Law to support the fundamental plan (e.
untuk melakukan operasi dan ternyata kegiatan/operasi tersebut terbukti melanggar hukum. Dalam kasus ini seharusnya ada hukum yang mengatur perlindungan terhadap personel intelijen negara yang melakukan tindakan melanggar hukum, karena kesalahan dari sang user dalam memberikan perintah.
Initiatives to advertise intelligence accountability will not be a fairly easy issue. The case of the Dying of human rights activist Munir Said Thalib [31] on the flight from Indonesia to Amsterdam on September seven, 2004—a suspected “intelligence operation” once the 1998 reforms—is deadlocked. The lawful approach only tried out 1 field actor, who was said to generally be “an intelligence agent” and found him guilty, and just one official within the leadership standard of BIN who communicated While using the agent but was at some point acquitted.
Abstrak Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di period baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Front Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel ini mencoba memahami mengapa dan bagaimana Ahmadiyah menjadi target serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di era pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundametalis Islam setelah menemukan kebebasan baru beragama. Dengan situs web demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi Islam muncul sebagai faktor penting yang mengkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.
President Joko “Jokowi” Widodo signed Presidential Regulation No. 7/2021 with a national motion prepare containing methods to mitigate violent extremism that can bring on terrorism. However, rights activists have cautioned it could lead to wrongful arrests and division amid the general public.
Praktik intelijen Indonesia pada period Orde Baru kerap dikenal sebagai "intelijen hitam"dimana intelijen beroperasi untuk mengatasi ancaman terhadap rezim penguasa.
Sedangkan Organisasi Papua Merdeka hingga kini masih gencar melakukan perlawanan terhadap Indonesia. Bahkan walaupun one Desember 2014 kemarin tidak terlalu terlihat perayaan ulang tahun OPM, namun di berbagai kalangan, bahkan mahasiswa asli daerah tersebut yang menunjukan solidaritas mereka terhadap OPM lewat media sosial.
Reformasi intelijen di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor seventeen Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dimana pada undang-undang tersebut di dalamnya telah mengatur tentang paradigma intelijen, fungsi dan kewenangan lembaga intelijen, kerahasiaan intelijen, serta aspek pidana dan perlindungan intelijen.
Dalam sejarah perkembangan bangsa, Indonesia mengalami beberapa kali pendadakan strategis yang dampaknya cukup deadly. Beberapa pendadakan strategis tersebut antara lain: